Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 T. 4 halaman. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. Pemerintah Daerah adal ah Bupati sebagai unsur. Meriah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 9. Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Tentang Rencana kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2023. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Unduh Dokumen. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 Organisasi : 4. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. id. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritasPeraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten untuk periode satu tahun anggaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 dan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Landasan Hukum I. Lalu Gita Ariadi, M. 010. PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH Evaluasi Terhadap Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 8/M. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang. Rencana Pembangunan Jangka. tersusunnya perencanaan tenaga kerja. Berlaku. Penyusunan RKPD tersebut sudah dimulai sejak Desember 2022 lalu. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; 1. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 menyatakan Gubernur menyampaikan peraturan gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2023 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung. Peraturan Perundang-undangan. tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2022. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1312); 13. ABSTRAK: bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang; bahwa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK, Menimbang : a. 4. 8 BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. bahwa sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (3), Pasal 142 ayat (1), dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,. Tugas Pokok dan Fungsi Oleh: IRWAN GUNIAWAN, SH • Terakhir diperbarui: 1 tahun yang lalu BERDASAR PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 118 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA. Rencana Startegis (Renstra) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 12. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pe l: intah Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan ubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( D) Provinsi; c. Judul. ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2021 untuk menyusun Rancangan Akhir. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 Ayat (1). bahwa untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. RKPD provinsi berpedoman pada RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. E. riau. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah. 3. METADATA PERATURAN. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun rencana; 2) Daerah yang belum melakukan perubahan RPJMD, untuk segera menyelaraskan dokumen RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan hasil penyelarasan RPJMD dirnaksud menjadi Lampiran Dokumen RPJMD Perubahan serta menjadi salah satu dasar pedoman pada saat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan. May 11, 2023. 1431 Dibaca. Kebijakan. Tags: pembangunan,RKPD. E. 10. Sebelum UU Pemda yang baru diterbitkan pada tahun 2014, dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, pemda masih mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang. 2. Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus memenuhi tiga prinsip sebagai berikut: Participative, yaitu rakyat harus harus turut serta dalam prosesnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada; c. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2021. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; Mengingat : 1. Progo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 42), diubah sebagai berikut: 5 1. Gubernur; menetapkan Peraturan Gubernur a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Menurut UU No. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan landasan pen yusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan. acuan dasar dalam pemantauan dan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah . Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 12. Berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia. 10. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang : a. c. Yogyakarta yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana. Maksud dan Tujuan Maksud dari. Dalam peraturan ini diatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 10. arah kebijakan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 berdasarkan kebijakan pembangunan nasional tahun 2023 a). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 21. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah. Kerja Pemerintah ( RKP ) Rencana kerja pembangunan daerah mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan g. Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 8. 3. 0. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 merupakan penjabaran dari basil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kondisi lingkungan strategis daerah, basil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan Rancangan Rencana Kerja. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Teknokratik dan mengacu pada RKP. 31, BN 2019/ NO 611; PERATURAN. Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 T. Kemendagri Gelar Rapat Finalisasi Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024. RENJA DINSOSNAKERTRANS 2024 2 BAB I PENDAHULUAN. 17 Tahun 2003, UU No. BAB V RENCANA KERJA DAN. ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. papua. B. Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. rancangan kerangka ekonomi Daerah; b. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Selasa. No. 371, 2020 KEMENDAGRI. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. Diharapkan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat sebagai pedoman operasional bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, serta menjadi masukan bagi instansi terkait dalam harmonisasi jalinan tugas koordinasi. Dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bapelitbang juga melakukan identifikasi program yang bekerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Sam Ratulangi untuk melihat se efektif apakah program program yang akan dikerjakan oleh SKPD yang ada dan menilai wajar atau tidak dalam pengajuan anggaran yang akan digunakan dalam. go. Foto: bappedaprov. id – PERMENDAGRI Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang digunakan sebagai acuan. Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 64); 14. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan paling lambat satu bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi; c. Pemerintah Provinsi Gorontalo . Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun. E. ABSTRAK: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana. 25 Tahun 2004, UU No. 3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai : a. Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; g. Sehingga RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 mencerminkan komitmen dan effort daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari sampai tanggal 9 April 2021 bertempat di Hotel Kila Senggigi. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra-SKPD yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Menurut Pasal 1 Angka 4 PP 12/2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). BAB 1 PENDAHULUAN Rancangan Akhir RKPD K ab . bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran. Penyusunan. pdf. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. 11. 0. 86 Tahun 2017, perlu menetapkan PERGUB tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Tutup. 23 Tahun 2014, PP No. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya 2022 2 I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah; d. 2016. Perubahan Renja Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 disusun melalui proses penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Kabupaten. 11. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan d. . Landasan Hukum Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (R enja) adalah : a. ABSTRAK: bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah. proses Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan akhir, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sugeng Hariyono membuka rapat finalisasi penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diselenggarakan secara hibrid pada. 10. Terdiri dari 6 Pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Isi Dan Uraian Renja Perangkat Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi, Ketentuan Penutup. METADATA PERATURAN. Pekanbaru, Agustus 2019 ABSTRAK: a. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 : 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah; n. Beranda; Produk Hukum; Peraturan Perundang-Undangan Daerah; Keputusan Wali Kota Nomor. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022. Permendagri) Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, disusun dengan pertimbangan untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara. Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021, Berisi Tentang: 1. FILE-FILE PERATURAN PERBUP SINJAI NOMOR 23 TAHUN 2020. Kemudian pada ayat (2), RKPD Tahun 2023 memuat: Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2019.